Sri Mulyani Fokus Optimalkan Pajak dari Ekonomi Bawah Tanah
News terbaru – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan upaya pemerintah dalam mengejar potensi pajak dari sektor ekonomi bawah tanah atau underground economy. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkeadilan dan menutup celah penghindaran pajak yang masih marak terjadi.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan aktivitas ekonomi bawah tanah serta ekonomi ilegal untuk menentukan langkah penegakan hukum yang tepat. “Pemetaan aktivitas ilegal berbeda dengan ekonomi bawah tanah. Ekonomi bawah tanah berfokus pada penghindaran pajak, sehingga pendekatannya akan berbeda. Saat ini, Wamenkeu Anggito bersama tim pajak, bea cukai, dan PNBP sedang mengerjakan pemetaan ini,” ujar Sri Mulyani, Sabtu (14/12/2024).
Salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus adalah minyak kelapa sawit atau CPO (Crude Palm Oil), di mana banyak ditemukan praktik manipulasi seperti pengurangan luas lahan, pelaporan yang tidak sesuai, hingga strategi transfer pricing untuk menghindari kewajiban pajak. Kemenkeu berkomitmen menindak tegas pelanggaran tersebut melalui langkah penegakan hukum yang sesuai dengan jenis pelanggarannya.
Selain itu, upaya ini juga menjadi bagian dari strategi Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor yang selama ini sulit terjangkau oleh sistem perpajakan. Dengan pemetaan yang lebih terperinci, Kemenkeu berharap dapat menutup celah penghindaran pajak yang merugikan negara.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara. Sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi merugikan perekonomian nasional. Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan penerimaan negara berjalan secara optimal dan adil.
“Baca Juga : Jadwal Barcelona vs Leganes & Live Streaming di Vision+”
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bawah tanah yang bersifat kriminal, seperti judi online. Akan ditangani melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga (K/L). Upaya ini melibatkan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk memastikan langkah penindakan yang efektif dan komprehensif.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga tengah memetakan aktivitas ekonomi bawah tanah dan ilegal secara bertahap, sambil terus berkoordinasi dengan kementerian terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pola aktivitas yang merugikan negara, sehingga strategi penindakan dapat dilakukan secara optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Berhasil mencegah potensi kerugian negara senilai Rp3,9 triliun dari 31.275 kasus penyelundupan yang terjadi sepanjang Januari hingga November 2024. Penindakan dilakukan secara intensif, dengan rata-rata lebih dari 5.000 aksi setiap bulan.
Total nilai barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp6,1 triliun, mencerminkan keberhasilan DJBC dalam melindungi kepentingan negara dari ancaman aktivitas ilegal. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara Bea Cukai dan instansi lain. Yang terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menangani ekonomi bawah tanah dan aktivitas ilegal lainnya. Langkah ini bertujuan untuk melindungi penerimaan negara, menjaga keadilan ekonomi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berintegritas.
“Baca Juga : Timnas eFootball Indonesia Kalahkan Brasil, Juara Dunia 2024!”
