Pengawal dan Militer Gagalkan Penangkapan Presiden Korsel
News terbaru – Pengawal Presiden dan pasukan militer Korea Selatan berhasil menggagalkan upaya penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan di kediamannya di pusat kota Seoul pada Jumat (3/1/2025). Kebuntuan yang berlangsung selama enam jam membuat surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon tidak dapat dilaksanakan.
Presiden Yoon diselidiki atas tuduhan pemberontakan terkait upayanya memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024. Tindakan ini mengejutkan publik dan memicu dikeluarkannya surat perintah penangkapan pertama dalam sejarah Korea Selatan terhadap seorang presiden yang masih menjabat.
“Kami memutuskan bahwa hampir tidak mungkin melaksanakan surat perintah penangkapan karena kebuntuan yang terus berlangsung,” kata perwakilan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), sebagaimana dilaporkan Reuters, Jumat (3/1/2025).
Ratusan pendukung Yoon berkumpul di dekat kediamannya sejak dini hari untuk menghadang aparat. Mereka berseru, “Presiden Yoon Suk Yeol akan dilindungi oleh rakyat,” dan menyerukan penangkapan kepala CIO.
Tim gabungan dari CIO dan polisi tiba di gerbang kediaman Presiden Yoon pada pukul 7 pagi waktu setempat. Namun, mereka menghadapi barisan ketat dari Dinas Keamanan Presiden (PSS) dan pasukan militer yang diperbantukan untuk menjaga presiden.
Menurut pejabat CIO, lebih dari 200 personel PSS dan tentara membentuk beberapa lapisan penghalang manusia, menutup akses petugas penegak hukum ke kediaman. Meskipun terjadi ketegangan, yang sempat diwarnai pertengkaran fisik, tidak ada senjata api yang ditarik dalam kebuntuan tersebut.
“Baca Juga : Serangan Israel di Gaza, 71 Warga Palestina Tewas Termasuk Kepala Polisi”
Upaya penangkapan ini mencerminkan dinamika politik dan keamanan yang kompleks di Korea Selatan, menandai babak baru dalam polemik pemerintahan Yoon Suk Yeol.
Yoon Suk Yeol, yang telah diisolasi sejak dimakzulkan dan diskors dari kekuasaan pada 14 Desember 2024, tidak terlihat selama kebuntuan di kediamannya pada Jumat (3/1/2025). Kementerian Pertahanan Korea Selatan menjelaskan bahwa pasukan yang berada di lokasi tersebut berada di bawah kendali Dinas Keamanan Presiden (PSS). Upaya penangkapan Presiden Yoon dihentikan sekitar pukul 13.30 waktu setempat oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO). Karena kekhawatiran atas keselamatan personelnya akibat penghalangan dari pihak keamanan.
CIO menyatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah berikutnya setelah pembatalan upaya penangkapan. Sementara itu, polisi, yang terlibat dalam tim investigasi gabungan, menetapkan kepala PSS dan wakilnya sebagai tersangka dalam kasus penghalangan tugas resmi. Pihak kepolisian juga telah mengeluarkan panggilan kepada mereka untuk hadir guna diperiksa pada Sabtu, sebagaimana dilaporkan Yonhap.
Pemberontakan merupakan salah satu tuntutan pidana yang tidak memberikan kekebalan hukum bagi presiden Korea Selatan. Surat perintah penangkapan terhadap Yoon, yang disetujui pengadilan pada Selasa setelah ia beberapa kali mengabaikan panggilan pemeriksaan, berlaku hingga 6 Januari 2025.
Dalam pernyataan resmi setelah upaya penangkapan dihentikan, tim hukum Yoon mengklaim bahwa CIO tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki kasus pemberontakan. Mereka menyebut tindakan CIO sebagai upaya “ilegal dan tidak sah” yang dilakukan di area keamanan sensitif. Tim hukum juga memperingatkan polisi untuk tidak mendukung langkah penangkapan lebih lanjut.
Pimpinan sementara Partai Kekuatan Rakyat, yang mendukung Yoon, menyambut baik penangguhan tersebut. Dan menyatakan bahwa penyelidikan harus dilakukan tanpa menahan Yoon. Surat perintah penangkapan yang ada hanya memberikan waktu 48 jam kepada penyidik untuk menahan Yoon. Setelah ditangkap sebelum memutuskan apakah akan meminta surat perintah penahanan lebih lanjut atau membebaskannya.
“Baca Juga : Huang Yaqiong Gantung Raket: Perpisahan Sang Juara Dunia”
