NATO Diduga Ingin Gulingkan Presiden Ukraina, Ini Faktanya
News terbaru – Negara-negara anggota NATO disebut sedang merencanakan upaya untuk menggulingkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dengan cara mendiskreditkannya. Rencana ini diklaim oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR), yang menyatakan bahwa NATO akan menggelar pemilihan umum guna menggantikan kepemimpinan Zelensky.
Menurut laporan laman resmi SVR, Jumat (7/2/2025), NATO mempertimbangkan upaya ini karena ketidakpastian bantuan militer dari pemerintahan baru AS yang dipimpin Donald Trump. NATO disebut ingin membekukan konflik Ukraina-Rusia, namun Zelensky dianggap sebagai hambatan utama dalam mencapai tujuan tersebut.
SVR juga mengklaim bahwa NATO berencana menjatuhkan Zelensky dengan tuduhan penggelapan dana sebesar 1,5 miliar dolar AS yang seharusnya digunakan untuk pembelian amunisi. Untuk menyingkirkannya, NATO disebut akan mendorong pemilihan umum yang demokratis di Ukraina, yang dijadwalkan paling lambat musim gugur ini.
Masa jabatan Zelensky seharusnya berakhir pada November 2024, tetapi karena perang Ukraina-Rusia yang berlangsung sejak Februari 2022, pemilihan presiden dan parlemen tidak dapat dilaksanakan.
Menurut laporan Reuters, Keith Kellogg, utusan Trump untuk Ukraina dan Rusia, menyatakan bahwa sebagian besar negara demokrasi tetap menyelenggarakan pemilu meskipun dalam kondisi perang. Ia menilai bahwa pemilihan umum tetap menjadi solusi terbaik bagi negara demokrasi, termasuk Ukraina.
Di Brussels, pejabat NATO dikabarkan percaya bahwa angkatan bersenjata Ukraina semakin sulit menahan serangan Rusia. Dengan kondisi militer yang semakin melemah, NATO disebut mencari strategi baru untuk menghadapi situasi ini, salah satunya dengan perubahan kepemimpinan di Ukraina.
“Baca Juga : 124 Negara Buru Netanyahu, Ini Daftar Lengkapnya”
Presiden Donald Trump, yang baru dilantik sebulan lalu, berjanji akan mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina melalui perundingan damai. Trump menegaskan bahwa jika Presiden Rusia, Vladimir Putin, tidak menghentikan konflik, maka Amerika Serikat akan memberlakukan sanksi tambahan terhadap Rusia.
Sejauh ini, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, tetap menolak tuntutan Rusia. Yang meminta Ukraina menyerahkan wilayah yang diduduki serta menghentikan aspirasinya untuk bergabung dengan NATO. Ukraina bersikeras mempertahankan kedaulatannya dan tidak ingin tunduk pada tekanan Moskow.
Sementara itu, Rusia terus berupaya mendiskreditkan pemerintahan Ukraina dengan menyebut bahwa Zelensky bukan presiden yang sah. Moskow mengklaim bahwa kepemimpinannya tidak memiliki legitimasi, meskipun dalam kenyataannya, darurat militer Ukraina melarang pemilihan umum selama masa perang karena alasan keamanan.
Pemerintahan Trump kini tengah mengkaji strategi diplomatik untuk menekan Rusia agar segera menghentikan agresinya terhadap Ukraina. Ancaman sanksi dari Amerika Serikat bertujuan memaksa Moskow untuk bernegosiasi dan menemukan solusi damai bagi konflik ini.
Di sisi lain, Rusia tetap kukuh dengan posisinya dan menganggap perang ini sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya. Dengan kondisi yang masih tegang, upaya perdamaian Trump akan diuji dalam beberapa bulan mendatang. Terutama terkait kemungkinan tekanan internasional terhadap Rusia serta respons dari sekutu NATO dan Ukraina.
“Baca Juga : Istana Minta Maaf soal Polemik LPG 3 Kg, Siap Evaluasi”
