News terbaru – Penggelapan pajak oleh perusahaan multinasional telah menjadi sorotan utama dalam diskusi ekonomi global. Dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan kerugian hingga USD240 miliar setiap tahunnya. Munculnya kesepakatan global untuk menerapkan universal bagi korporasi yang beroperasi lintas negara telah menjadi fokus utama sejak KTT G20 di Italia tahun 2021. Yang merumuskan Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20.
Kesepakatan global ini didasarkan pada dua pilar utama: pertama, pengalihan sebagian pajak dari keuntungan ke negara di mana pendapatan tersebut dihasilkan; kedua, penerapan minimum global bagi perusahaan multinasional. Pajak minimum global diatur untuk memastikan bahwa perusahaan tidak menghindari kewajiban dengan memanfaatkan celah hukum. Model ini menetapkan tarif sebesar 15 persen untuk perusahaan multinasional dengan pendapatan lebih dari €750 juta dalam dua tahun terakhir. Perusahaan yang membayar kurang dari 15 persen harus melakukan “pembayaran tambahan”.
”Baca juga: Myanmar Menahan 11 Orang, Termasuk Eksekutif Jepang dalam Kasus Manipulasi Harga Beras“
Meskipun lebih dari 140 negara sedang berunding untuk mengadopsi aturan ini, beberapa negara seperti Irlandia baru-baru ini menerapkan peraturan minimum. Meskipun dengan pengecualian untuk bisnis dengan omset di bawah €750 juta. Ini mencerminkan tantangan dalam menerapkan kesepakatan global ini secara konsisten di seluruh dunia.
Pilar kedua dari rencana OECD, yang mengalirkan kembali ke negara asal pendapatan, diperkirakan akan lebih sulit untuk diterapkan. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan dibayar di yurisdiksi tempat keuntungan dihasilkan. Bahkan jika perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik di negara tersebut.
Partisipasi Amerika Serikat sangat penting dalam keberhasilan inisiatif ini, mengingat banyak perusahaan multinasional yang berkantor pusat di AS. Namun, kebuntuan politik di Washington, terutama di Senat AS, telah menghambat kemajuan legislasi terkait pajak global. Presiden Joe Biden telah mendukung rencana ini. Tetapi kekurangan suara untuk melewati legislasi menunjukkan kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan pajak universal.
Jika perjanjian global gagal, negara-negara di seluruh dunia mungkin akan kembali bersaing untuk menarik perusahaan dengan tarif yang lebih rendah. Yang dapat menyebabkan “perang pajak” global. Inisiatif PBB yang bersaing juga telah menyulitkan koordinasi global dalam hal pajak multinasional.
”Simak juga: Investasi Besar UE Pembiayaan 1 Miliar Euro untuk Mesir“
Dengan demikian, sementara impian pajak universal untuk korporasi multinasional bisa menjanjikan keadilan pajak global dan pendapatan tambahan bagi negara-negara berkembang. Tantangan politik dan persaingan antar inisiatif internasional tetap menjadi kendala besar. Kemungkinan besar, keberhasilan implementasi bergantung pada kesepakatan dan koordinasi yang lebih luas di tingkat global.
