News terbaru – Keamanan Data dan Kasus peretasan pada Pusat Data Nasional (PDN) yang baru-baru ini menggemparkan, kembali mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan data yang kuat di era digital saat ini. Netty Prasetiyani Aher, anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PKS, dengan tegas menyoroti masalah ini dan menekankan urgensi penanganan serius dari pemerintah.
Dalam keterangannya, Netty menyatakan keprihatinannya atas kelemahan keamanan yang dialami PDN, meskipun lembaga ini telah mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan dari APBN.
”Baca juga: Kritik Roy Suryo terhadap Pemerintah atas Tumbangnya PDN“
“Dengan anggaran mencapai Rp 700 Miliar, sangat memprihatinkan bahwa keamanan data di PDN masih sangat rentan dan tidak dilengkapi dengan backup yang memadai,” ungkap Netty pada wartawan, Rabu (3/7/2024).
Salah satu dampak paling serius dari peretasan ini adalah potensi kebocoran data kesehatan masyarakat Indonesia. Netty menyoroti bahwa data kesehatan yang bocor dapat disalahgunakan untuk kegiatan kriminal seperti pencurian identitas dan penyalahgunaan layanan keuangan.
“Kejadian ini tidak hanya mengancam integritas data kesehatan publik, tetapi juga dapat mengganggu pelayanan kesehatan nasional secara keseluruhan,” tambahnya.
Netty menekankan perlunya campur tangan aktif dari penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap PDN dan menuntut. Pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keamanan data.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan aturan turunan dari UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Yang mengatur ketentuan yang lebih tegas untuk perlindungan data masyarakat. Sanksi yang efektif harus diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” tegas Netty.
”Simak juga: Memanfaatkan Teknologi AI untuk Pendidikan dan Pengembangan Infrastruktur“
Dalam menghadapi tantangan ini, Netty memperingatkan bahwa keamanan data tidak hanya menjadi tanggung jawab PDN semata. Tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah dan swasta. Untuk memastikan bahwa informasi pribadi masyarakat terlindungi dengan baik.
Kasus peretasan pada PDN bukanlah sekadar insiden teknologi. Tetapi mencerminkan tantangan nyata dalam membangun sistem keamanan yang kokoh di tengah pesatnya kemajuan digital. Dengan kolaborasi dan kebijakan yang tepat, kita dapat menjaga keamanan data sebagai aset berharga bangsa ini di era digital ini.
